Pengertian, Peran, Instrumen Kebijakan Fiskal Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan negara. Dengan kata lain, instrumen fiskal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan unsur-unsur APBN, negara hanya dapat mengatur pengeluaran atau pengeluaran pemerintah dan pajak dengan kebijakan fiskal. Misalnya, jika perekonomian sedang mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan memotong pengeluaran dan/atau menaikkan pajak untuk menciptakan stabilitas. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga dengan mentransfer pendapatan dan pengeluaran ke APBN. Semakin kompleks struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, semakin rumit cara penanganan operasi asi. Jenis-jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.

a) Ekspansi adalah implementasi kebijakan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pajak. b. Penghematan adalah implementasi kebijakan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan penerimaan pajak.

Saat ini pemerintah sedang melakukan deregulasi dan birokrasi di berbagai sektor dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi untuk mencapai tingkat perekonomian yang kokoh, antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan pengendalian inflasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa instrumen politik keuangan berupa sistem perpajakan dan kebijakan anggaran merupakan instrumen untuk mempengaruhi perekonomian.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memegang peranan penting dalam mengarahkan kebijakan ekonomi. Peran tersebut tercermin dalam empat tugas kebijakan fiskal sebagai berikut:

Pajak salah satu instrumen kebijakan fiskal

a) fungsi pemetaan

Fungsi utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan dengan tepat bagaimana dana dialokasikan. Hal ini berkaitan erat dengan perpajakan dan konsumsi, karena alokasi dana bergantung pada tarif pajak dan alokasi pendapatan pemerintah. Anggaran negara menentukan bagaimana dana didistribusikan. Artinya, sejumlah uang tertentu dari dana tersebut akan dialokasikan untuk tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak langsung pada perekonomian negara.

b) fungsi distribusi

Fungsi alokasi yang menentukan jumlah yang akan dipesan dan tujuannya. Pada saat yang sama, fungsi distribusi kebijakan fiskal adalah untuk menentukan dengan lebih tepat bagaimana dana tersebut dialokasikan ke semua segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan $2 triliun untuk program jaminan sosial. c. fungsi stabilisasi

Stabilisasi adalah tugas penting lain dari kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan pedoman pemerintah.

yaitu fungsi perkembangan

Fungsi pembangunan ini merupakan efek yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dalam jangka panjang. Artinya, dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang dilaksanakan dengan sasaran yang tepat dapat memicu dan mendorong terciptanya pembangunan.

Instrumen kebijakan fiskal negara adalah:

sebuah. Steer

Pajak dapat digambarkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif. Untuk memajukan pembangunan negara, pemerintah dapat mengatur pendapatan pemerintah berupa pajak sebagai berikut.

1. Kenaikan pajak untuk membatasi konsumsi (mengurangi daya beli masyarakat dan melawan inflasi) dan kemampuan pemerintah untuk mentransfer sumber pendanaan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

2. Mengurangi pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menghadapi resesi ekonomi saat ini.

b. Pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal)

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tugas negara untuk menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi ini. Peran belanja pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kurangi pengeluaran pemerintah untuk melawan inflasi dan kurangi daya beli masyarakat untuk mengendalikan stabilitas harga komoditas di pasar.